Indosat M2 dengan Huawei E220

Itulah ISP beserta modem yang saya gunakan saat ini, untuk itu saya akan memberikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan ketika mengunakan ISP IM2 broom unlimited Rp 125.000/bulan.Untuk fasilitas yang saya dapatkan ketika menggunakan ISP ini adalah

1. Mendapatkan kuota 2,5 GB dengan kecepatan hingga 256 KB/S, jika sudah habis kuota maka kecepatan menjadi 64 KB/S, jika kuota sudah habis terkadang sangat lambat sekitar 32 KB/S, dan jika sudah sampai kecepatan terendah maka untuk download akan terasa sangat lama dan sering terputus.
2. Untuk jaringan Modem H E220 sangat kuat ini terbukti dengan perbandingan modem handphone dan usahakan untuk mendapat jaringan hingga 5 bar pada kode jaringan, sehingga modem tidak cepat panas dan jaringan terputus.
3. Secara umum masalah yang didapat dalam menggunakan ISP dan modem ini adalah ketika jaringan 3G tidak ada maka dialihkan ke jaringan GPRS only di menu setting, walau kecepatan upload dan download sangat lambat sekitar 0 - 32KB/S.
4. Ada baiknya dalam memilih ISP dekat dengan tiang pemancar jaringan provider yang digunakan, seperti saya kebetulan dekat dengan tiang pemancar Indosat di daerah Sunter Jakarta Utara.
5. Belilah modem Huawei E220 yang memiliki garansi 1 tahun dan bisa dipertanggungjawabkan garansinya, karena suntuk modem dan ISP sangat variatif permasalahannya, entah di komputer, di Kartu ISP, ataupun di modem itu sendiri.

Telitilah sebelum membeli, dan kritis dalam menghadapi semua permasalahan terutama dalam menghadapi para penjual, sebelum terjebak dalam masalah dikemudian hari.

Waspada Bencana

Akhir-akhir ini disebagian wilayah Indonesia, mulai dari pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya tidak luput dari bahaya bencana banjir, dan tanah longsor. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dan saluran air yang kurang seimbang untuk itu, kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan banjir seperti di pinggir sungai dan daerah perbukitan untuk selalu waspada dan mengantisipasi datangnya bencana ini. Setidaknya beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Harus memperhatikan saluran air di sekitar, karena jika saluran tersumbat maka kemungkinan besar saluran air meluap yang menyebabkan kerusakan pada tanggul bisa saja terjadi.
2. Sedini mungkin menmindahkan barang berharga ketempat yang lebih aman, seperti di tempat yang paling tinggi sehingga air tidak mungkin menjangkau, karena banji bandang sering kali terjadi.
3. Jika berada di dekat saluran air seperti sungai atau kali, diharapkan untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman seperti di tempat yang permukaan tanahnya lebih tinggi.
4. sediakan logistik penyelamatan seperti pelampung, perahu karet, makanan, dan sebagainya sebagai antisipasi dalam menghadapi bencana.
5. Jangan lupa berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya dengan sabar dan tenang.

Semoga informasi ini bermanfaat, bagi pihak-pihak terkait untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan masyarakat.

Manajemen Pemerintah

Sumber daya manusia dalam pemerintahan harus teruss berkembang, seiring dengan perkembangan zaman menyangkut teknologi dan pemikiran-pemikiran baru. Dalam hal ini prinsip keterbukaan dan transparansi harus diterapkan demi pencapaian tujuan pemerintah baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Dalam hal manajemen dan pengaturan, peran pemerintah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang dicapai, terutama dalam hal melaksanakan ketertiban dan keteraturan dalam lingkungannya. Untuk itu segenap pihak baik pemerintah maupun yang diperintah harus bekerja sama dan saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan-tujuan dalam pemerintahan menyangkut ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat di sekitar. Untuk itu ketegasan pemerintah harus dominan disertai tindakan dan tanggung jawab yang saling berpadu demi menjaga stabilitas dan wibawa pemerintahan. Sebagai wujud awal Manajemen pemerintahan ada baiknya pemerintah dalam hal ini pemimpin tertinggi dalam pemerintahan di wilayah-wilayah bertindak tegas terhadap bawahan dalam struktur pemerintahan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan sebagai wujud menjaga wibawa pemimpin dalam pemerintahan.  

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan kata lain, konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus sselalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum, ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selalu melaksanakan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Sistem hukum bersifat konsisten, yaitu konsisten menghadapi pertentangan atau konflik.

DR. Kusnu Goesniadhie S., SH., MHum.

Harmonisasi Hukum

Tanggung Jawab Negara

Perkembangan dan kemajuan negara-negara amat bergantung pada tugas dan tanggung jawab warga, tetapi terutama pemerintah yang menjadi pelaksana kedaulatan negara. Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah. Negara dapat memaksakan warga tunduk kepada hukum dan menindak warga yang tidak tunduk. Negara tidak hanya melindungi dan menjamin hak warga negara, tetapi juga memaksakan warga melaksanakan kewajibannya. Rikard Bangun Kompas, Jumat 15 Agustus 2008

Antisipasi dalam Setiap Situasi

Dalam setiap kegiatan kita terutama dalam pekerjaan setidaknya antisipasi dan tidakan yang cepat dan tepat sangat diperlukan, hal ini dibutuhkan agar setiap pekerjaan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia dan setidaknya sedikit menghasilkan. Hal ini setidaknya yang saya alami ketika harus melakukan sesuatu hal penting, akan tetapi terjadi sesuatu hal lain diluar perkiraan kita. Disinilah pentingnya antisipasi kita sebagai manusia untuk selalu kreatif dalam setiap situasi. Suatu ketika harus melakukan pengetikan untuk laporan yang harus diserahkan, disisi lain ada hal mendadak yang terlintas seperti mati listrik. Sebagai manusia yang kreatif dan selalu berusaha tentunya kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sekalipun ada "rintangan yang menghadang", salah satu diantaranya dengan mengerjakan tugas di tempat yang hidup listrik. Kuncinya adalah antisipasi di situasi apapun dengan memanfaatkan kreatifitas yang kita miliki, selalu ingat untuk berdoa agar setiap usaha yang kita kerjakan tidak sia-sia, selalu hidup semangat dan berusaha disetiap kesempatan.

Kondisi Museum Batavia yang Memprihatinkan

Seperti inilah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, selalu hidup kurang perhatian dan memprihatinkan. Kira-kira hal inilah yang saya lihat ketika berkunjung ke museum batavia di daerah peluit Jakarta Utara. Ditempat tersebut bangunannya sangat kokoh tetapi kurang indah untuk dilihat karena kurangnya perhatian dari segi kebersihan dan penuhnya coretan di sebagian sisi gedung. Cat tembok yang sudah luntur dan copot-copot menambah kurang indahnya pemandangan museum tersebut, apalagi ditambah dengan pedangang yang berada di depan museum tersebut yang kurang tertib dan menyerobot bagian depan gedung museum tersebut. Semoga Masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait menanggapi masalah tersebut sehingga keindahan dan kenyamanan museum sebagai tempat bersejarah dan kenangan memori kota jakarta dapat kembali dengan baik, sehingga para pengunjung yang datang menjadi nyaman dan mau kembali ke tempat tersebut.

Pentingnya Reformasi Birokrasi di Indonesia

Salah satu unsur penting dalam menciptakan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah dengan mereformasi birokrasi (civil service). Ini merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia yang mewarisi institusi kepegawaian negeri yang masif (bersifat massal), serba kekurangan dana, dan kurang profesional.

Menurut Steffan Synnerstrom dari bank pembangunan asia, ada dua faktor kunci untuk memperbaiki kinerja birokrasi, yaitu dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas. Khusus Indonesia yang memiliki sekitar 3,6 juta pegawai negeri di luar militer dan polisi, proses ini hanya dilakukan secara gradual.

Salah satu hal yang disorot  Synnerstrom adalah tradisi di Indonesia yang memisahkan antara penyusunan kebijakan (Policy making) dan penyusunan anggaran (Budgeting). Juga, pemilahan anggaran menjadi "anggaran pembangunan" dan "anggran rutin".  Tradisi ini membawa sejumlah kelemahan. Pertama, perubahan kebijakan, standar kinerja, pengeluaran, diatur  melalui jalur administratif, tanpa terkait dengan anggaran, sehingga implementasi  kebijakan sering tak sesuai dengan perencanaan.

Kedua penyusunan anggaran di departemen umumnya disusun berdasarkan "formula yang kaku". Dengan demikian, untuk sebagian besar institusi, dana yang diterima sangat tidak mencukupi, tetapi ada juga sebagian kecil institusi yang memperoleh anggaran yang sangat besar.

Ketiga, Departemen Keuangan tidak memiliki kontrol terhadap anggaran karena sudah ditetapkan berdasarkan "formula yang kaku".

Selain birokrasi, partai politik juga memegang peranan sangat penting dalam sistem politik yang demokratis. Menurut Ben Reilly, Direktur Center for Democratic Institutions di Australian National University, apa yang terjadi dalam dunia kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia sehaluan dengan tren yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.

Legislasi yang menyangkut kepartaian di Indonesia umumnya menggiring partai untuk tampil di tingkat "nasional". Hal ini diyakini untuk mencegah munculnya perpecahan di kelompok etnis ataupun regional di masyarakat. Karena itu, sebuah partai diharuskan memiliki perwakilan yang layak di seluruh Indonesia.

Hanya saja di sini perlu kehati-hatian, karena bila kelompok-kelompok etnis atau agama tak mampu bersaing melalui cara-cara demokratis, dikhawatirkan mereka akan mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya.

Dalam pada itu muncul pertanyaan menyangkut dana kampanye parpol yang sulit dikontrol. oleh karena itu menurut Reilly, problem seperti itu terjadi di negara manapun sehingga yang dibutuhkan adalah sebuah aturan yang transparan dan secara jelas menetapkan batasan.

-Koran Kompas-